Gubernur Papua Ditetapkan Sebagai Tersangka, Pengacara Berang

Gubernur Papua Lucas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ratusan Masa Pendukung Enembe lakukan aksi Turun ke jalan

Masa pengunjuk rasa pendukung Gubernur Papua Lucas Enembe berjalan menuju Mako Brimob Abepura Kota Jayapura. (ist)

PAPUALINK,Jayapura –Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe Stefanus Roy Rening Geram dengan ditetapkannya Kliennya sebagai tersangka oleh Pihak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/9). Penetapan status tersangka oleh KPK diduga terkait dengan Gratifikasi Senilai Rp 1 Miliar.

“Penetapan status tersangka kepada Gubernur oleh KPK sangat prematur dan jelas tidak sesuai dengan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tegas Rening dalam Orasinya di depan sejumlah masa aksi demo yang berkumpul di seputar markas Komando Brimob Kotaraja.

Pasalnya menurut dia sampai saat ini, Gubernur papu belum diminta keterangan sebagi saksi terkai dugaan yang dituduhkan oleh pihak KPK sehingga menetapkan Enembe sebagai tersangka.

“Ini bertentangan dengan KUHP sehingga penetapan Lukas Enembe cacat Prosedural dan Formil ” Imbuhnya didampingi tim kuasa hukum Yustinus Butu, Alo Renwarin dan jubir Gubernur Rifai Darus.

Menurut mereka dana Rp 1 miliar yang masuk ke rekening Enembe dan dituding sebagai Gratifikasi sebenarnya merupakan uang pribadi yang memang diminta untuk dipakai berobat.

Sementara itu terkait dengan adanya penetapan tersangka tersebut, KPK sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Pencegahan itu berlangsung selama 6 bulan ke depan.


“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram di Jakarta, Senin (12/9/2022).
“Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku,” imbuhnya kepada media.(ist/jws)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *